PADANG iNews77.id Ratusan pasang mata yang sembab dan redup oleh kecemasan berkumpul di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Jalan Tuanku Imam Bonjol, Padang, pada Senin (22/6/2026). Di bawah terik matahari, massa yang didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga dari berbagai kabupaten di Sumbar ini berdiri bukan untuk memicu anarki, melainkan membawa satu beban berat masa depan perut dan pendidikan anak-anak mereka.
Adapun masa aksi yang hadir diantaranya berasal dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Solok, Kabupaten Sijunjung, Solok kota, Solok selatan, Dalmas raya.
Selama ini, dapur mereka mengepul dan biaya sekolah anak-anak mereka terbayar dari keringat yang diperas di area tambang rakyat. Ketika regulasi dan bayang-bayang penutupan tambang kian mendekat, regulasi tersebut seketika menjelma menjadi momok yang menakutkan bagi keberlangsungan hidup keluarga mereka.
Sambil menggendong harapanbdan beberapa di antaranya membawa balita para ibu ini membentangkan spanduk-spanduk karton. Salah satu tulisan yang paling menyayat hati dan memancing rasa iba berbunyi:
“Tolong Jangan Ditutup, Kalau Tambang Ditutup Maka Kami Tidak Mampu Membiayai Anak-anak untuk Makan dan Bersekolah.”
Bagi masyarakat pelosok yang jauh dari akses lapangan kerja korporasi atau industri besar, tambang rakyat bukan sekadar komoditas ekonomi makro atau subjek hukum perizinan. Tambang adalah satu-satunya jaring pengaman sosial yang nyata bagi mereka di tengah situasi ekonomi yang serba sulit saat ini.
“Kami meminta pemerintah melihat kami sebagai rakyat kecil. Tolong jangan hanya melihat dari sisi hitam-putih hukum atau aturan yang ada di atas kertas saja. Tolong lihat perut anak-anak kami, lihat masa depan sekolah mereka,” ketus salah seorang ibu di sela aksi dengan wajah murung yang tak bisa menyembunyikan rasa lelah sekaligus penuh harap.
Di tengah kondisi ekonomi yang sedang menjepit, tambang rakyat telah lama menjadi katup penyelamat. Keputusan sepihak yang hanya mengedepankan aspek legalitas tanpa memberikan solusi alternatif, dinilai sama saja dengan merenggut paksa piring nasi dari meja makan ribuan keluarga miskin.
Mendengar langsung rintihan warganya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto, S.T., M.Eng, turun langsung ke jalan untuk menemui massa.
Dengan wajah penuh empati, Helmi menerima langsung bundel surat aspirasi yang diserahkan oleh perwakilan ibu-ibu tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap dimensi sosial-ekonomi yang sedang bergulir ini.
“Kami catat dan pahami betul apa yang menjadi kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Aspirasi ini tidak akan mandek di sini; kami akan membahasnya terlebih dahulu secara internal dan segera diajukan serta dikoordinasikan dengan Menteri serta instansi terkait di tingkat pusat untuk dicarikan solusi terbaik,” ujar Helmi menenangkan massa yang menyambutnya dengan tatapan penuh harap.
Aksi unjuk rasa ini berjalan dengan sangat tertib dan damai, jauh dari kesan anarkis yang biasa mewarnai demonstrasi. Pengawalan ketat namun humanis dari aparat kepolisian ikut menjaga suasana tetap kondusif.
Tidak ada lemparan batu, tidak ada yel-yel makian. Yang terdengar sepanjang hari itu hanyalah getaran suara parau para ibu yang merindukan jaminan bahwa besok pagi, mereka masih bisa menyalakan kompor dan menyekolahkan anak-anak mereka.
Kini, bola panas kebijakan berada di tangan pemerintah. Ribuan kepala keluarga di berbagai pelosok daerah di Sumatera Barat sedang menanti dengan cemas. Mereka tidak menolak aturan, namun mereka memohon agar hukum juga memiliki ruang untuk kemanusiaan.
Sebab, di mata ratusan ibu rumah tangga yang mendatangi kantor gubernur hari ini, harapan mereka sangatlah sederhana dan mendasar: diizinkan tetap bekerja dengan tenang mencari rezeki yang halal, menghidupi keluarga dengan bermartabat, dan memastikan generasi penerus mereka tidak putus sekolah akibat kaku dan dinginnya sebuah regulasi.(Tim)
RONIPASBAR RONI: KORWIL
MEDIA iNews77.id SUMBAR
