PASAMAN BARAT [SUMBAR] iNews77.id Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Rantau Pasaman Gusman Syahril memberikan klarifikasi resmi kepada Awak media .terkait pemberitaan dugaan korupsi dana hibah Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang beredar belakangan ini. Klarifikasi tersebut mengelar Konferensi Pers dilaksanakan pada Kamis (14/05/2026)
di Kantor KUD Rantau Pasaman, Sasak Ranah Pasisie, yang dihadiri oleh Ketua KUD Rantau Pasaman Gusman Syahril, Bendahara Ridho, Sekretaris Mukrim, Ketua Kelompok Tani (Poktan) Bundo Kanduang Eli Hardi, serta jajaran pengurus dan perwakilan anggota kelompok tani.
Ketua KUD Rantau Pasaman, Gusman Syahril, membantah keras narasi yang menyebutkan adanya ancaman maupun klaim mengenai “sinergi” tertentu dengan pihak Kejaksaan untuk menghambat perkara. Ia menegaskan tidak pernah dikonfirmasi oleh. media terkait sebelum berita itu ditayangkan. Ujarnya.
“Informasi yang mencantumkan pernyataan saya dalam berita tersebut sama sekali tidak benar karena kami tidak pernah dikonfirmasi sebelumnya. Secara kelembagaan, kami sangat menghargai fungsi kontrol sosial media, namun harus tetap berpijak pada fakta dan verifikasi yang jelas agar tidak menjadi narasi yang keliru dan merugikan nama baik organisasi,” tegas Gusman. Ia juga menyatakan bahwa pihak koperasi akan tetap kooperatif mengikuti setiap tahapan proses hukum yang berlaku. Terangnya.
Sehubungan dengan proses hukum dana hibah ka. KUD Rantau Pasaman, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Tjut Zelvira Nofani, S.H., M.H., melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Wendry Finisa, S.H., M.H., kepada Wartawan pada Rabu (13/05/2026) di Kantor Kejaksaan Negeri Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, menegaskan profesionalitas lembaga dalam menangani kasus dana hibah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp3,27 Miliar ini.
“Penanganan kasus dana hibah dari BPDPKS sebesar Rp3,27 Miliar ini tetap berjalan secara profesional. Kami memastikan setiap langkah hukum didasarkan pada pengumpulan alat bukti serta keterangan saksi guna menjamin transparansi dan kepastian hukum yang objektif sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan,” ujar Wendry Finisa.
Sementara itu. Mengenai mekanisme keuangan, Bendahara KUD Rantau Pasaman, Ridho, menjelaskan bahwa dana PSR sebesar Rp3,27 Miliar tersebut bukan bersumber dari APBN, melainkan dana pungutan ekspor sawit yang dikelola oleh BPDPKS dan tersimpan di rekening *escrow* Bank Nagari Cabang Padang. Ia menekankan bahwa dana tersebut tidak dipegang secara tunai oleh pengurus koperasi. Katanya.
“Sistem pembayarannya sangat ketat; dana ditransfer langsung dari BPDPKS ke rekening kontraktor pelaksana, yaitu CV. Bimer, hanya setelah adanya validasi progres fisik di lapangan dari Dinas Perkebunan dan tim independen Sucofindo,” papar Ridho.
Saat ini, pihak koperasi mengonfirmasi masih terdapat sisa dana sebesar Rp830 juta di rekening yang disiapkan khusus untuk biaya perawatan tahun berjalan. Namun, Ridho mengakui bahwa penyerapan anggaran tersebut mengalami kendala.
“Kami harus sampaikan bahwa penyerapan anggaran saat ini terganggu karena pengurus sedang fokus mengikuti proses di Kejari Pasaman Barat, sehingga beberapa agenda administrasi dan penyerapan dana untuk perawatan lahan menjadi sedikit terhambat,” tambahnya.
Menurut Ketua Poktan Bundo Kanduang, Eli Hardi, memberikan keterangan bahwa tahap tumbang, *chipping*, dan penanaman bibit sudah rampung seratus persen.
“Fakta di lapangan adalah jawaban atas isu yang beredar. Saat ini anggota bersama tim teknis sedang fokus pada pemeliharaan rutin seperti pemupukan dan kastrasi agar tanaman sawit rakyat ini tumbuh optimal,” ungkap Eli Hardi.
Sekretaris KUD Rantau Pasaman, Mukriml, juga menyampaikan persoalan administratif dokumen Sporadik yang disusun pada periode 2019-2020. Wilayah administratif objek PSR tersebut secara legal masih berada di bawah Nagari Sasak sebagai nagari induk.
“Mengenai administrasi dokumen Sporadik, penandatanganan oleh Kepala Jorong Pisang Hutan didasari oleh sejarah wilayah adat sebelum terjadinya pemekaran nagari. Langkah ini diambil atas persetujuan Pucuak Adat Datuak Sinaro Mangkuto murni untuk kelancaran administrasi kolektif ratusan anggota peserta program,” pungkasnya.
Pengurus KUD Rantau Pasaman menegaskan komitmen mengikuti prosedur hukum, mengimbau anggota tetap tenang, serta siap menempuh jalur hukum atas dugaan pencemaran nama baik. Mereka mengajak semua pihak melihat langsung progres pembangunan di lapangan sebagai bukti transparansi program PSR.tersebut. Ujarnya.
RONIPASBAR RONI: KAPERWIL MEDIA iNews77.id SUMATERA BARAT
