Padang, iNews77.id — Wakil Ketua Komite III DPD RI, H. Jelita Donal, Lc., menyoroti maraknya persoalan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Ia menuding sebagian pihak swasta yang menjadi pelaksana program tersebut hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan kualitas maupun pengawasan makanan yang dikonsumsi pelajar.
“Kasus keracunan makanan yang terjadi akibat minimnya pengawasan dari pengelola. Target mereka hanya bisnis dan meraup keuntungan tanpa melakukan kontrol yang memadai,” tegas Jelita Donal saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait program MBG, Padang, Jumat (17/10/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dr. Aklima, MPH, Kadis Kesehatan Kota Padang, Kadis Kesehatan Kabupaten Agam, Balai POM, Koordinator SPPI Regional Sumbar Rahmat Ihksan, Tim DPD RI, perwakilan Puskesmas Padang Timur, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam forum tersebut, Jelita Donal mengungkapkan banyaknya persoalan teknis di lapangan, termasuk keterlambatan pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah akibat lemahnya pengawasan. “Kadang anak-anak terpaksa pulang karena terlalu lama menunggu makanan datang,” ujarnya.
Senator asal Sumatera Barat itu mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program MBG dan menyerahkan pengawasan langsung kepada pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, pengawasan oleh ASN di daerah akan lebih efektif karena koordinasi bisa dilakukan dengan cepat bersama dinas terkait.
“Jika petugas pengawasan MBG bukan ASN, maka ia tidak akan punya power dan beban tanggung jawab di lapangan,” tegasnya lagi.
Jelita Donal juga mengungkapkan bahwa Komite III DPD RI sebelumnya telah meninjau dan mencicipi langsung menu MBG sebelum program dijalankan.
“Anggaran per porsi yang awalnya Rp10.000 bahkan kita naikkan menjadi Rp15.000. Namun kenyataannya, masih ada mitra pelaksana yang tidak mengikuti SOP. Ini sangat mengecewakan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program MBG yang merupakan program prioritas Presiden RI sejatinya memiliki tujuan mulia, yakni untuk meningkatkan gizi pelajar sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat kecil. Namun, pelaksanaannya di lapangan dinilai telah melenceng dari tujuan semula.
“Seharusnya yang menjadi prioritas utama adalah sekolah-sekolah di pedesaan atau di lingkungan masyarakat menengah ke bawah. Sayangnya, misi bisnis justru merusak nilai luhur dari program ini,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dr. Aklima, MPH, menjelaskan bahwa di wilayah Sumbar baru terdapat satu Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang memiliki izin Inspeksi Kesehatan Lapangan (IKL), yakni SPPG Sawahlunto.
“Harus ada petugas sanitarian di samping ahli gizi. Setiap kabupaten dan kota juga perlu memiliki Balai Gizi Nasional (BGN). Saat ini, tenaga ahli gizi dan pengelola SPPI masih minim pengalaman karena sebagian besar masih muda,” ungkap dr. Aklima.
Ia menambahkan, Dinas Kesehatan tidak memiliki kewenangan langsung terhadap pengelolaan MBG, namun ketika terjadi kasus seperti keracunan, pihak Dinkes justru menjadi sasaran pertanggungjawaban publik.
Sementara itu, Kadis Kesehatan Kabupaten Agam, Hendri, mengungkapkan bahwa kasus keracunan MBG di Kabupaten Agam disebabkan oleh pelanggaran SOP oleh pihak SPPG, di mana ditemukan bakteri akibat dapur yang kurang higienis dan tidak memenuhi standar pengolahan makanan.
Menanggapi berbagai temuan dan masukan tersebut, Jelita Donal menegaskan bahwa seluruh hasil diskusi akan dibawa ke DPD RI sebagai bahan evaluasi nasional terhadap pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
(Charles Nasution)
Program MBG, Senator Jelita Donal Soroti Praktik Pengelola yang Hanya Kejar Untung
