f
PASAMAN BARAT (Sumbar), iNews77.id – Pemerintah Nagari Koto Gadang Jaya, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, menggelar Musyawarah Transparansi tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun anggaran 2024 pada hari Selasa 24/12/2024. Acara ini bertujuan untuk memastikan keterbukaan informasi terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan sekaligus serah terima hasil pembangunan fisik maupun non-fisik yang telah selesai dilaksanakan di tahun 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung MDA Al-Amin Dusun III Jorong Mulyosari ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk tim pelaksana kegiatan dari TPK Pemerintah Nagari, pendamping desa, pendamping lokal desa, tokoh masyarakat, anggota Bamus, LPMN, Babinsa, karang taruna, pengurus kelompok tani, kepala jorong, dan elemen masyarakat lainnya.
Penjabat (Pj) Wali Nagari Koto Gadang Jaya, Sapudin, SE, dalam sambutanya menyampaikan bahwa kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ia juga mengimbau warga untuk menjaga dan memelihara hasil pembangunan tersebut demi kepentingan bersama.
“Pembangunan yang telah kita laksanakan selama tahun ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh masyarakat Nagari Koto Gadang Jaya. Kami juga berharap, warga dapat menjaga dan merawat hasil pembangunan ini agar kebermanfaatannya bisa dirasakan dalam jangka panjang,” ujar Sapudin.
Beberapa capaian pembangunan fisik yang disampaikan dalam musyawarah tersebut meliputi:
1. Pembangunan jalan di empat titik strategis.
2. Pemberdayaan masyarakat melalui program ketahanan pangan, seperti pemberian bibit kambing kepada dua kelompok tani.
3. Pemberian bibit lele dan pakan kepada kelompok tani Muda Berkarya.
4. Pengadaan rumah bibit sayuran dan distribusi bibit sayuran kepada kelompok tani wanita.
Musyawarah ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan, memastikan semua proses pembangunan berjalan transparan, dan menyelaraskan program dengan kebutuhan masyarakat.
Acara ini ditutup dengan serah terima hasil pembangunan dari pemerintah nagari kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan Dana Desa. (Buyung Roni)
