Pasaman Barat (Sumbar) iNews77.id
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab Pasbar) kembali melakukan advokasi kebijakan program CSR Perusahaan dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan, Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting, serta Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Rabu (18/6) di Aula Rumah Dinas Bupati Setempat.
Hadir Bersama Bupati Yulianto, Wakil Bupati M. Ihpan, Pj Sekda Doddy San Ismail, Ketua TP PKK Sifrowati Yulianto, Asisten dua Endang Rirpinta, Kepala OPD, seluruh perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit, Perbankan, PLN, dan BPN.
Berdasarkan Publikasi Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, angka prevalensi Pasaman Barat berada pada angka 26,6%. Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak dalam mencapai indikator program yang menjadi tanggung jawab berbagai perangkat daerah, dan juga kolaborasi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari.
Bupati Pasaman Barat Yulianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa angka kemiskinan Pasaman Barat
masih berada pada angka 7,0% setara dengan 34.600 jiwa. Angka kemiskinan ekstrem berada ada angka 0,70% setara dengan 3.410 jiwa, sedangkan prevalensi stunting berada pada angka 26,6% setara dengan 4.574 balita.
Berdasarkan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim) yang bersumber dari kepmenko PMK RI, dari 36.040 KK, terdapat 3.435 rumah yang tidak layak huni, 13.226 jamban yang tidak layak, 17.329 memiliki akses air minum yang tidak layak, 544 tidak memiliki penerangan listrik PLN, dan 5.936 masih memasak menggunakan kayu bakar dan minyak tanah.
Sebanyak 202 balita stunting berada pada keluarga miskin merupakan sandingan data e-PPGBM Dinas Kesehatan dan P3KE Kepmenko PMK RI. Kecamatan Pasaman merupakan wilayah dengan angka stunting miskin tertinggi sebanyak 36 balita, selanjutnya Koto Balingka dengan 34 Balita dan Sungai Aur dengan 29 Balita.
Yulianto lebihlanjut menyampaikan bahwa tahun 2024, perusahaan telah ikut berkontribusi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu PT. Agrowiratama, terima kasih atas kontribusinya, dan tahun ini diharapkan dapat lebih banyak lagi yang terlibat.
Mengakhiri sambutan, Yulianto menekankan bahwa 1) isu penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
merupakan isu lintas sektor yang memerlukan kerja kolaboratif cerdas dalam menyelesaikannya, 2) setiap pihak, pemerintah, akademisi, media, masyarakat dan badan usaha harus mengambil peran terhadap target pencapaian nasional, 3) penajaman
keteririsan isu, merupakan sesuatu yang harus dilakukan, sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dengan program dan kegiatan yang terbatas, 4) keterpaduan dan keterbukaan data, merupakan suatu keharusan untuk secara bersama-sama menyasar prioritas secara konvergen,
dan 5) terhadap pelaku usaha (perbankan, PKS dan perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat) harus secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengarahkan sebagian dana kewajibannya (CSR) kepada sasaran yang paling super prioritas untuk mendapatkannya, terang Yulianto.
Pada acara yang sama Plt. Kepala Bappelitbangda Ikhwanri memaparkan dari 202 balita stunting miskin di Pasaman Barat, terdapat 56 balita di desil 1, 71 balita di desil 2, 53 balita di desil 3, dan 22 balita di desil 4. Dari 202
balita stunting, terdapat 34 balita yang tinggal di rumah yang tidak layak huni, 96 balita tidak memiliki fasilitas BAB yang tidak layak, 110 balita tidak memiliki sumber air minum tidak layak, 5 balita tidak memiliki sumber penerangan PLN, 38 balita tinggal bersama orang tua yang masih memasak menggunakan kayu bakar dan minyak tanah.
Lebih lanjut kata,”Ikhwanri menyampaikan bahwa Bappelitbangda juga telah menyandingkan data Ibu hamil dengan data kemiskinan, terdapat 344 ibu hamil dengan kondisi miskin. menurutnya
Dari 344 ibu hamil pada keluarga miskin, terdapat 60 ibu hamil yang tinggal di rumah yang tidak layak huni, 138 ibu hamil tidak memiliki fasilitas BAB yang layak, 187 ibu hamil tidak memiliki sumber air minum tidak layak, 8 ibu hamil tinggal di rumah yang tidak memiliki sumber penerangan listrik PLN, serta 34 ibu hamil masih memasak menggunakan kayu bakar dan minyak tanah. Ujungnya
Dengan menggunakan harga satuan yang berlaku, RTLH sebesar Rp. 25.000.000, sertifikat tanah Rp. 250.000, Sambungan air minum layak Rp. 1.600.000, fasilitas BAB layak Rp. 5.000.000, sumber penerangan listrik Rp. 750.000 daya 450 KVA, dan Rp. 800.000 untuk tabung gas, kompor gas bersama regulator, maka kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan anak stunting
miskin sebesar Rp. 3.037.300.000. Sedangkan, untuk ibu hamil dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 5.074.800.000. Tentu anggaran yang besar ini, perlu dipersamakan bersama pelaku perusahaan untuk menyelesaikannya, terang Ikhwanri.
Pemerintah daerah akan mendampingi melalui program nutrisi/spesifik melalui pemberian makan tambahan lokal di dinas kesehatan, prioritas mendapatkan program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai, serta bantuan langsung tunai melalui dana desa.
Program sosial yang akan mengikuti yaitu jika tidak memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil akan dibuatkan, jika tidak ada jaminan kesehatan akan diikutkan melalui PBI, jika putus sekolah masih diusia sekolah akan diberikan beasiswa untuk kembali sekolah, jika putus sekolah tidak lagi diusia sekolah akan jelasnya
diikutkan pada ujian paket, jika tidak bekerja tapi masih usia angkatan kerja akan diberikan pelatihan, wirausaha, dan ekonomi kreatif, jika bekerja pada sektor ekonomi prioritas mendapatkan alsintan, KUR dan subsidi, dan jika pada usia non produktif prioritas mendapatkan bantuan pemakanan.
Kepada perusahaan yang berpartisipasi ditawarkan pemasangan logo perusahaan pada bangunan, publikasi melalui media pemerintah daerah, media promosi melalui podcast dan pasbar TV serta pemberitaan media massa baik skala lokal, regional dan nasional, tutup Ikhwanri.
Pada sesi diskusi masing-masing perusahaan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesanggupan dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. Dari 33 sasaran penerima manfaat untuk anak stunting dan ibu hamil miskin pada desil 1, akan diselesaikan seluruh perusahaan pada tahun 2025 ini. Sedangkan untuk perbankan, akan difokuskan pada kegiatan beasiswa pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Uasnya
Kebijakan Pemkab Pasbar ini disebut dengan brondol sawit, “bersama perusahaan untuk nol-kan dan kendalikan stunting melalui intervensi sensitif terpadu.” Imbuhnya(By Roni iNews77)
